Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

62

mengendalikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publi, seperti Masyarakat
Transparansi Indonesia (MTI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan
sebagainya.
e. Gatra Politik

Situasi perpolitikan nasional dapat dikatakan berangsur-angsur mulai
menunjukkan tanda-tanda yang kondusif. Pada tingkat masyarakat, partisipasi
politik, baik yang disalurkan melalui pemilihan umum ataupim melalui unjuk rasa
sebagai koreksi atas kebijakan yang ditempuh pemerintah beijalan dengan relatif
aman. Namun demikian, suasana politik ai tingkat elit acap kali masih memberikan
gambaran adanya pertentangan kepentingan, baik antara individu maupun antar
kelompok (partai politik), sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan
keputusan termasuk kebijakan yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik turut
mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi,
mengingat dalam pelaksanaannya terkesan adanya campur tangan politik dalam
beberapa kasus yang tengah ditangani LPH, disamping banyaknya kader-kader
partai politik yang terkena kasus korupsi.
f. Gatra Ekonomi

Bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke
tahun semakin membaik, hal ini ditandai dengan turunnya jumlah penduduk miskin
dan pengangguran sehingga makin membuka dan meningkatnya peluang
kesempatan keija disertai dengan perbaikan kualitas pertumbuhan perekonomian
yang tercermin dari tingginya peran investasi dan ekspor sebagi sumber
pertumbuhan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah yang semakin
membaik. Dalam konteks yang demikian tentunya akan berkaitan dengan politik
anggaran yang akan disusun pemerintah bersama DPR-RI yaitu tentunya adanya
peningkatan alokasi anggaran kepadalembaga pemerintahan termasuk kepada
lembaga penegak hukum. Dengan adanya peningkatan anggaran untuk lembaga
penegak hukum tersebut maka akan berpengaruh terhadap peningkatan
pemberantasan korupsi yang diharapkan semakin optimal.