Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

26

                  Meskipun Indonesia telah merumuskan strategi implementasi
       e-Government dengan pola sentralisasi sejak tahun 2006, namun
       dalam praktek, implementasi e-Government Indonesia sampai saat ini
       masih mengembangkan pola desentralisasi, yakni pengembangan
       dilakukan oleh masing-masing instansi. Padahal semangat dari pola
       sentralisasi yang ingin dikembangkan sesuai strategi Tahun 2006
       adalah pembangunan terpusat yang integralistik. Misalnya, tersedia
       portal satu pintu pemerintah untuk layanan procurement. Tersedia
       portal satu pintu pemerintah untuk layanan pertanahan, layanan
       usaha, dan sebagainya. Jadi, layanan tersebut tidak lagi disiapkan
       oleh masing-masing instansi menurut pola dan gaya masing-masing.

13. Implikasi e-Government dalam Mendukung Sistem Manajemen
       Nasional

                  Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem
       sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah Sistem Manajemen
       Nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat
       komprehensif, strategis dan integral. Orientasinya adalah pada
       penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara
       menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian, sistem manajemen
       nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan
       sarana bagi perkembangan proses pembelajaran maupun
       penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat
       umum maupun pembangunan.

                  Pada dasarnya, sistem manajemen nasional merupakan
       perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai daya
       guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber
       dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional.
       Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus
       kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan
       kebijaksanaan, dan penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai
       kebijaksanaan nasional. Disini secara sederhana dapat dikatakan
   9   10   11   12   13   14   15   16   17