Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

21

Government. Setiap pimpinan pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk mensukseskan pengembangan e-Government.

b. Manajemen Perubahan: pengaturan yang dilakukan setiap
lembaga pemerintah dalam menghadapi perubahan yang terjadi
di lembaga masing-masing.

c. Kebutuhan Masyarakat: pengembangan e-Government disetiap
lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di
sekitar. Setiap daerah bisa saja mengembangkan e-Government
yang berbeda-beda, karena kebutuhan masyarakat disetiap
daerah berbeda-beda.

d. Kerangka Peraturan: legalitas yang mendukung terlaksananya
pengembangan e-Government disetiap lembaga. Pemimpin
disetiap lembaga atau daerah harus mengeluarkan aturan-aturan
untuk pengembangan e-Government.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3. berikut ini, untuk
merealisasikan pengembangan e-Government, langkah awal yang
dilakukan adalah membangun infrastruktur sehingga akses internet
menjadi tersedia. Pada tahap ini, pemerintah memprogramkan
pembangunan jaringan broadband yang tersebar diwilayah Indonesia
dan pembangunan infrastruktur untuk domain resmi pemerintah
(go.id). Pembangunan infrastruktur penunjang lainnya juga dilakukan.

Setiap lembaga pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk
membangun portal-portal pelayanan publik. Pembangunan portal
pelayanan publik diawali dengan pembangunan website oleh masing-
masing lembaga pemerintah. Setelah itu, masing-masing propinsi
membangun Portal Layanan Publik. Misalnya; Propinsi X
membangun portal untuk pendidikan yang mencakup semua jenis
layanan pendidikan yang terdapat di Propinsi X. Kemudian