Page 19 - Perpustakaan Lemhannas RI

bantuan sosial {social assistance) dan asuransi sosial {social insurance). Padahal menurut konsep
Pancasila, sesuai sila kelima, Indonesia seharusnya mengacu pada keadilan sosial, dimana hal ini
juga harus tercermin dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya bahwa kemiskinan
ditanggulangi bukan hanya sekedar bermakna charity atau melindungi saja, tetapi juga
didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang bersifat distributif. Ada tanggung jawab sosial dari
pemerintah beserta seluruh rakyat Indonesia atas segala bentuk kelimpangan dan kemiskinan.
Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk hidup layak dan diperlakukan secara adil, tanpa ada
diskriminasi atas suku, agama, wilayali, maupun golongan tertentu. Oleh karenanya, kemiskinan
harus diberantas di seluruh daerah dan tidak terkonsentrasi hanya di wilayah tertentu saja.
Meskipun disadari bahwa biaya penanggulangan kemiskinan di daerah terpencil lebih mahal
dibanding daerah lainnya, namun semangat implementasi Pancasila yang dilandasi visi Wavvasan
Nusantara harus dilaksanakan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat hidup layak dan terbebas
dari kemiskinan.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan penanggulangan dilaksanakan
dengan memperhatikan adanya variasi tingkat kemiskinan antar daerah. Beberapa daerah relatif
sudah berhasil menekan angka kemiskinan, namun tidak sedikit daerah yang belum mampu
mengatasi kemiskinan dengan baik. Padahal, sebagian besar urusan/kewenangan pemerintahan
telah diserahkan ke daerah oleh pemerintah. Konsep kemiskinan menjelaskan bahwa adanya
penduduk miskin terkait erat dengan kinerja pembangunan sektoral seperti ekonomi, kesehatan,
pendidikan, infrastruktur, lingkungan, dan sebagainya. Oleh karenanya, terdapat satu pertanyaan
penting yang sangat sederhana di dalam menganalisis kemiskinan, yaitu mengapa penduduk satu
wilayah dapat menjadi maju dalam hal pembangunan {well-developed), sedangkan wilayah lain
tidak bisa? (Mookherjee dan Ray, 1999). Dengan kata lain, terdapat kesenjangan/disparitas yang
cukup tajam antar wilayah dalam suatu negara. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah daerah
berkembang {developing countries/regions) dapat mengejar kemajuan daerah maju, khususnya
dalam peningkatan kesejahteraan penduduknya?

Judul Kertas Karya Perorangan ini mengandung 3 kata kunci yang saling terkait. Kata
kunci pertama yaitu optimalisasi penanggulangan kemiskinan. Ini memiliki makna bahwa di
Indonesia, masalah kemiskinan masih ada dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan, sehingga
dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam kenyataannya, pemerintah bersama
pemerintah daerah telah telah menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan, strategi, dan
upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini terkait dengan fungsi alokasi, stabilisasi, dan

3