Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

51

antara pusat daerah dalam pengelolaan SKA karena tidak terintegrasinya
sistem dan mekanisme kontrol yang didukung oleh teknologi informasi.
3) Penerapan sistem perijinan dan mekanisme kontrol dengan
dukungan TIK diharapkan akan mampu mengatasi kendala birokrasi dan
mencegah teijadinya penyalahgunaan wewenang dalam pembayaran
retribusi sumber kekayaan alam oleh daerah. Dengan sistem tersebut maka
pembayaran retribusi langsung dilakukan secara online langsung ke kas
negara yang secara otomatis akan diproses melalui mekanisme sharing
sistem.
4) Beberapa fakta teijadinya kebocoran dalam pengelolaan dana
pemasukan SKA ini telah menimbulkan kerugian negara yang cukup
besar. Disamping itu penerapan TDC juga dapat dimanfaatkan dalam
proses perijinan pengelolaan SKA yang terintegrasi dari daerah sampai ke
pusat sehingga dapat dicegah teijadinya tumpang tindih perijinan seperti
yang selama ini teijadi.
d. Ideologi:
1) Pancasila adalah ideologi yang disepakati secara nasional memiliki
nilai instrinsik yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia karena
mempunyai peran dan fungsi perekat (adhesive function). Kekuatan ini
dimiliki Pancasila sebagai ideologi nasional yang menjadi salah satu dari
4 Pilar Kehidupan berbangsa dan bemegara Indonesia, disamping UUD
NRI 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Karena nilai perekat
yang dimiliki oleh Pancasila, maka Pancasila berperan sebagai condition
sine qua non (syarat mendasar yang tidak boleh tidak) yang dimiliki
bangsa Indonesia dalam mengintegrasikan dirinya dalam sebuah bangsa
barn dalam wadah NKRI.
2) Terdapat kelemahan dalam pemahaman dan kepercayaan terhadap
Pancasila oleh sebagian kelompok masyarakat sehingga dimanfaatkan
oleh kelompok ideologis untuk kepentingan peijuangannya dengan kedok
membela agama. Perkembangan ini perlu diwaspadai dan diambil
langkah-langkah untuk menanganinya secara komprehensif, agar tidak
berkembang lebih lanjut.

dengan perkembangan TEK telah membuka jendela