Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

89

mempengaruhi hasil Pemilukada sebagai wujud dari pelaksanaan visi
dan misi Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat UUD NRI
T A H U N 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang
sampai saat ini waiaupun masih sering terjadi pro dan kontra. Namun
pada umumnya dapat berjalan secara efektif dalam penyelesaian
perseiisihan yang sering menimbulkan potensi konflik Pemilukada.
Putusan Mahkamah Konstitusi daiam berbagai penyelesaian perseiisihan
hasil pemilihan umum atau pemiiihan kepala daerah, pada
kenyataannya dapat dikatakan telah teruji dan dapat diandalkan,
sehingga Lembaga Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai
lembaga yang efektif dalam proses penyelesaian perseiisihan hasil
Pemilu/Pemilukada yang tetap memerlukan dukungan dari instansi
terkait serta seluruh komponen bangsa dalam rangka menegakkan
konstitusi dan mengawal pembangunan demokrasi di Indonesia,
sehingga dapat mendukung harmonisasi hubungan pemerintah dan
pemerintahan daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

c. Implementasi sistem manajemen nasional pada proses PHPU di
Mahkamah Konstitusi adalah sangat dipengaruhi oleh permasalahan
rendahnya kualitas pasangan calon Pemilukada, rendahnya kesadaran
hukum masyarakat, sumberdaya manusia Mahkamah Konstitusi kurang
memadai, sebagai kondisi yang dapat mengganggu harmonisasi
hubungan pemerintah dan pemerintahan daerah serta merupakan
ancaman terhadap keutuhan NKRI.

d. Dalam rangka' mewujudkan peningkatan peran Mahkamah
Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dan mengawal pembangunan
demokrasi di Indonesia yang dapat mendukung Ketahanan Nasional
guna mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan nasional,
maka Konsepsi Implementasi Proses PHPU di Mahkamah Konstitusi