Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

55

b. Terpenuhinya Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Memadai di
Wilayah Perbatasan.

Agenda pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara simultan
dengan diiringi penguatan kapasitas SDM. Untuk kondisi wilayah perbatasan
Indonesia saat ini pendekatan kesejahteraan perlu dilakukan secara optimal
namun pendekatan keamanan juga diperhatikan karena ancaman perang
dengan negara tetangga seperti Malaysia dalam skala terbatas tetap perlu di
waspadai.

Dalam hal pengelolaan wilayah perbatasan dengan pendekatan
keamanan, baik perbatasan darat, laut, maupun udara membutuhkan
pembangunan alut sista sesuai Minimum Essential Force guna mencapai
tingkat kesiapan dalam menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Di
wilayah Sebatik, perbatasan Kalbar dengan Sabah, Kaltim dengan Sarawak,
Papua dengan PNG serta NTT dengan Timor Leste perlu dilengkapi dengan
pos perbatasan yang modern serta dilengkapi sistem peralatan canggih dan
memadai. Disamping infrastuktur pertahanan dan keamanan di darat, juga
dibutuhkan armada kapal perang TNI AL dan Pesawat Udara kombatan TNI
AU yang siaga dalam 1 X 24 jam dalam melakukan patroli terhadap
pelanggaran batas kedaulatan negara.38

Sejalan dengan modernisasi infrastruktur pertahanan dan keamanan
tentunya sebagai prioritas utama perlu dilaksanakan percepatan
pembangunan infrastruktur publik. Kemiskinan dan ketertinggalan merupakan
masalah utama di kawasan perbatasan. Keterbatasan pelayanan publik i
menyebabkan orientasi aktivitas sosial ekonomi masyarakat beralih ke
wilayah negara tetangga. Untuk memenuhi hak-hak sebagai warga negara
'dalam memperoleh pelayanan publik dan kesejahteraan sosial serta
membuka keterisolasian wilayah, maka diperlukan percepatan pembangunan
di wilayah perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan.

38Tippe, Syarifudin, Anthropologi Pertahanan, Sebuah Strategi Human Capital Management di Kawasan
Perbatasan, Jurnal Pertahanan, Jakarta, 2012.