Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

.* Undang-Undang RI Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
   Daerah. Diunduh tanggal 9 September 2013 dari:
   w w w .h u ku m o n lin e .co m

  , Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
   Ruang. Jakarta: Dirjen Penataan Ruang Departemen PU.

  , Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
   M ineral dan Batubara. Diunduh tanggal 9 September 2013 dari:
  w w w .h u ku m o n lin e .co m

  , Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanganan
  K onflik Sosial. Diunduh tanggal 9 September 2013 dari:
  w w w .h u k u m o n lin e .c o m

 , Peraturan Presiden N om or 10 Tahun 2006 tentang Badan
  P ertanahan Nasional. Diunduh tanggal 9 September 2013 dari:
 w w w .h u k u m o n lin e .c o m

 , Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
 Usaha, H ak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Diunduh
 tanggal 12 Nopem ber 2013 dari: www.hukumonline.com

 , Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang
 P endaftaran Tanah. Diunduh tanggal 12 Nopember 2013 dari:
 w w w .h u ku m o n lin e .co m

, (2010). Lampiran Peraturan Presiden RI Nom or 5 Tahun 2010
 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 (RPJMN) Tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Perencanaan
 Pem bangunan Nasional/Bappenas.

, (2011). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia N om or 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian
dan P enanganan Kasus Pertanahan. Jakarta: BPN RI.

, P eraturan Meneg. Agraha/Kepala BPN N om or 1 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Diunduh
tanggal 9 Septem ber 2013 dari, www.hukumonline com
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21