Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

52

kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan politik pemerintah yang
telah ada. Hal itu terlihat dan masih rendahnya konsistensi pemerintah
(dalam hal ini Kemenhan/ TNI Angkatan Laut) untuk melakukan terobosan
dalam pengadaan alutsista dengan menggunakan produk-produk Injasmar
nasional baik BUMN maupun swasta.
4) Keunikan geografis Indonesia berupa negara kepulauan terbesar di
dunia belum bisa menjadi modal berharga untuk menyejahterakan
rakyatnya. Diperlukan Visi Maritim yang membutuhkan konsistensi
kebijakan. Alokasi dana pada APBN (kebijakan fiskal) untuk sektor kelautan
merupakan titik awal dimulainya pola pikir baru untuk mewujudkan
pembangunan injasmar.
5) Karakter sosial budaya yang cepat puas akan suatu hasil yang didapat
membawa ketidakmauan untuk selalu membuat penelitian dan mengevaluasi
hasil yang telah didapat. Faktor ini dapat menjadi kendala yang
mempengaruhi pengembangan SDM.
6) Belum adanya Depo Logistik Plat Baja di daerah tertentu (misalnya di
Pulau Batam) menyebabkan banyak perusahaan galangan kapal harus
melakukan pengadaan plat baja tersebut dari negara tetangga seperti
Singapura.
7) Diberlakukannya Free Trade Zone (FTZ) di beberapa daerah yang
diimplementasikan melalui pemberlakuan bea masuk dan pajak serta
kemudahan dalam birokrasi, sehingga mampu menarik minat perusahaan-
perusahaan untuk berinvestasi/menanamkan modalnya. Hal tersebut
menyebabkan terjadinya perbedaan kemudahan dalam aturan dan harga
antara satu daerah dan daerah lain di Indonesia yang menjadi hambatan

bagi pertumbuhan injasmar di Indonesia.