Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

kemandirian bangsa dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Kebijakan
tersebut dijabarkan dalam beberapa strategi sebagai berikut: meningkatkan
kemampuan pemodalan industri strategis malalui kemitraan strategis antara
pemerintah dan investor dari dalam dan luar negeri, meningkatkan kualitas dan
kapasitas SDM melalui pembinaan kemampuan, meningkatkan penyediaan bahan
baku menunjang kemampuan industri strategis, mengembangkan produk hukum
berupa undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjaga kesinambungan
dan pertumbuhan industri strategis di Indonesia.24

f. Dewi Sri Laksmi Triman, 2011, Penerapan Sismenas d i Bidang
Pengelolaan BUMN. Penerapan Sismenas dalam bidang pengelolaan BUMN
yang menggunakan proses Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB).
Kondisi pengelolaan BUMN yang diharapkan adalah kondisi pengelolaan BUMN
yang lebih efektif, ekonomis, berdaya dan berhasil guna dengan diterapkannya
Sismenas, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, cepat dan tepat
dalam memperkuat BUMN. Dari hasil laba BUMN dengan azas kekeluargaan harus
memberi kontribusi bagi pemberdayaan ekonomi rakyat serta pembinaan lingkungan
dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam hal inilah dapat terwujud
demokrasi ekonomi yang dapat memberi manfaat bagi rakyat melalui melalui
keputusan yang tepat yang diterapkan di bidang pengelolaan BUMN di samping
mengejar keuntungan dan sumbangan penerimaan kepada negara.25

g. Darmawan, 2013, Pemberdayaan Industri Maritim. Membahas tentang
belum berkembangnya industri maritim, khususnya industri perkapalan di Indonesia.
Semestinya industri perkapalan bisa menghela sektor-sektor maritim lainnya untuk
menciptakan pertumbuhan dan pusat-pusat perekonomian barn yang sangat
strategis bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Secara umum, muara makro
penyebabnya balum adanya pijakan kuat suatu komitmen kebijakan maritim sebagai
payung esar yang menaungi seluruh pemangku kepentingan yang dibangun
berdasarkan pendekatan kelembagaan yang kajiannya mencakup dua domain dalam
sistem pemerintahan yakni lembaga eksekutif dan legislatif. Untuk mengatasi hal ini
perlu adanya suatu komitmen politik dan koordinasi antar sektor dan pihak-pihak
pemangku kepentingan yang terkait. Hal ini perlu didukung oleh sebagai adanya

24Sugiarto, A., 2011, Optimalisasi Industri Strategis guna Meningkatkan Kemandirian Bangsa dalam Rangka
Memperkokoh Ketahanan Nasional, Taskap Dikreg Angkatan XLVI, Lemhanas Rl.
25 Triman, Dewi Sri L , 2011, Penerapan Sismenas di Bidang Pengelolaan BUMN guna Meningkatkan
Penanggulangan Terorisme dalam rangka Ketahanan Nasional, Taskap PPSA XVII, Lemhanas Rl.