Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

57

a. Prinsip akuntabilitas.

Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sistem perhubungan

bukan hanya dalam birokrasi, tetapi masyarakat harus mengetahui apa yang telah

dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sistem perhubungan. Masyarakat juga

harus mengetahui perkembanganpembangunansektor perhubungan,

sebagaiharapan munculnya partisipasi dan dukungan masyarakat agar tujuan

pengembangan sistem perhubungan dapat tercapai.

b. Prinsip transparansi
Penerapan prinsip transparansi akan lebih difokuskan pada aspek pengelolaan
anggaran pemerintah terhadap pembangunan sektor perhubungan nasional. Tujuan
pengelolaan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pembangunan sektor perhubungan dapat dicapai dengan transparansi. Prinsip
transparansi anggaran sendiri dilakukan agarmasyarakat dapat berpartisipasi dalam
mengetahui, mengawasi, dan memantau segala penggunaan dalam pengelolaan
anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan sektor perhubungan
nasional. Harapannya dapat dilakukan pencegahan penyimpangan yang mungkin
terjadi, sehinggadapat dicapai tujuan pembangunan sektor perhubungan dan
peningkatan kesejahteraan.

c. Prinsip berkelanjutan dan pelestarian
Pembangunan sistem perhubungan harus dilakukan secara berkelanjutan dan
memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, kemandirian masyarakat serta
sumberdaya masyarakat setempat. Dengan demikian semua hasil pembangunan
yang bersifat fisik maupun non fisik dapat dijaga, dijalankan dan dipertahankan oleh
masyarakat walaupun pada waktunya peran pemerintah akan berkurang dalam
segala aspek pembangunan sektor perhubungan nasional.

d. Prinsip penghargaan nilai-nilai lokal
Penghargaan nilai-nilai lokal dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat
dalam seluruh aspek pembangunansektor perhubungan. Dalam aspek perencanaan
pembangunan sektor perhubungan nasional, perlu juga memperhatikan kearifan
nilai-nilai budaya lokal dimana pembangunan dilaksanakan.