Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

54

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM.PERHUBUNGAN

NASIONALYANG BERWAWASAN NUSANTARA

21. Umum

Perkembangan pembangunan sektor perhubungan nasional menunjukkan terdapat
prioritas pengelolaan dan pengembangan sistem perhubungan selama ini, dimana
kawasan barat Indonesia memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang lebih baik
dibandingkan kawasan timur. Orientasi pembangunan yang terfokus pada tingkat
pertumbuhan dan kestabilan perekonomian mendorong investasi sektor infrastruktur
termasuk sistem perhubungan terus tetap terpusat pada kawasan pemberi
sumbangan terbesar terhadap perekonomian, dan akibatnya kesenjangan hasil
pembangunan akan semakin lebar. Kondisi ini jika terus dibiarkan akan berpotensi
menyebabkan disharmoni hubungan hirarki pemerintahan, terutama antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang pengelolaan sistem
perhubungannya kurang baik.

Disharmonisasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini tidak
dapat dibiarkan berkepanjangan, karena akan berpotensi terciptanya konflik politik
yang akan berujung pada gangguan terhadap ketahanan bangsa. Hakekat dari
implementasi otonomi daerah sejak tahun 2000, pada dasarnya bukan bertujuan
untuk memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan
otonomi daerah merupakan sebuah solusi cerdas untuk lebih mempererat NKRI
dengan melihat dan memahami beberapa perbedaan antar daerah menuju pada
percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang lebih merata melalui
sikronisasi perencanaan pembangunan nasional dan persamaan persepsi cara
pandang berwawasan nusantara.

Suatu bangsa yang telah bernegara mempunyai cita-cita yang luhur dilandasi
falsafah hidup bangsa dan ideologi serta cara pandangnya. Wawasan Nusantara
merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai din dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan