Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15
55
persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional.
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, setiap bangsa
melakukan kegiatan pembangunan disegala bidang dengan berpedoman kepada
wawasan nusantara yang memandang negara dan bangsanya sebagai satu
kesatuan yang utuh. Dalam melakukan pembangunan, secara langsung maupun
tidak langsung selalu akan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan, seperti dalam era globalisasi dimana terjadi perubahan teknologi yang
sangat cepat dan munculnya permasalahan dengan berbagai efek domino.
Saat ini, bangsa Indonesia telah memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia atau lebih dikenal dengan MP3EI yang
merupakan dokumen kerja yang sifatnya melengkapi dokumen lain yang sudah ada,
seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, di tingkat nasional maupun daerah.
Prioritas pengembangan MP3EI relevan dengan taskap ini yaitupengembangan
konektivitas nasional yang dilakukan pada 6 (enam) koridor ekonomi. Selain itu,
prinsip pembangunan MP3EI dilakukan melalui pengembangan sinergitas
pembangunan antara Pemerintah pusat dan daerah serta antar wilayah. Sinergitas
pembangunan antar wilayah melalui penguatan konektivitas nasional yang
memanfaatkan posisi geo-strategis regional dan global akan menjadi tulang-
punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan
berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi
wilayah. Tujuan akhir dari pelaksanaan MP3EI akan mendorong kegiatan ekonomi
yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, selain menciptakan kemandirian
dan daya saing ekonomi nasional yang terintegrasi satu sama lain.
22.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perhubungan Nasionalyang
Diharapkan
Berangkat dari kondisi lingkungan strategis, peluang dan kendala sistem
perhubungan nasional, maka arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan
