Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

dikemukakan David Easton34 yang berpendapat bahwa
kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa
(sah) kepada seluruh anggota masyarakat.
3. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-
program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai
tujuan. Pendapat ini dikemukakan James E. Anderson35 yaitu
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang
dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat
pemerintah.
Dari ketiga pengertian kebijakan publik di atas, tampaklah bahwa
kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain
yaitu masyarakat dan swasta hanya dapat mempengaruhi proses
kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Proses
kebijakan publik terdiri atas 3 tahapan yaitu perumusan kebijakan
(policy formulation), pelaksanaan kebijakan (policy implementation),
evaluasi kebijakan {policy evaluation).36
Dari definisi kebijakan publik dan proses kebijakan publik tersebut,
dapat dilihat bahwa masyarakat dalam TKM merupakan aktor kebijakan
yang berperan member masukan bagi pemerintah dalam merumuskan
kebijakan publik (TPKB). Hal ini sangatlah krusial karena masukan yang
berkualitas akan sangat menentukan kualitas dari kebijakan publik
(TPKB) yang dihasilkan. TKM yang berkualitas juga dapat mengawal
setiap tahapan dalam proses kebijakan yaitu perumusan atau
perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

34 Islamy, 2004: 1.6
35 Ibid
36 lbid:5.1

31