Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3

59

      dikembalikan ke posisi semula. Untuk menyiapkan kompetensinya
      sebagai PLKB, BKKBN akan menyiapkan berbagai pelatihan.

               Bila pemerintah Kabupaten/ Kota tidak bisa menyediakan PLKB
      yang PNS secara keseluruhan, maka perlu disiapkan tenaga kontrak
      yang dibiayai dari APBD masing-masing yang jumlahnya sesuai
      dengan jum lah desa/kelurahan yang dimiliki. PLKB ini sebagai ujung
       tom bak untuk memberhasilkan program KB dalam rangka
       pengendalian pertumbuhan penduduk. Disamping memberikan
       penyuluhan tentang KB bagi pasangan usia subur (PUS) juga
       pembinaan kepada remaja tentang perilaku berisiko (Sek bebas,
       penggunaan Narkoba, dan penularan Penyakit menular seksual/HIV-
       AID S ) serta pendewasaan usia kawin dengan menanamkan nilai
       keluarga kecil bahagia sejahtera. PLKB juga melakukan pembinaan
       Keiuarga Lanjut usia (BKL), pembinaan keluarga Balita (BKB) serta
       pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Program-
       program yang dirancang melalui program KB dalam pengendalian
       pertum buhan penduduk ini dapat diakses oleh masyarakat bila jum lah
       PLKBnya memamadai. PLKB harus mampu memberikan bimbingan
       dan penyuluhan kepada masyarakat perihal pengendalian penduduk
       melalui program KB. Untuk mendukung PLKB ini pemerintah telah
       memberikan kendaraan roda dua melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
       agar dapat m enjangkau seluruh masyarakat yang ada di pelosok,
       namun walaupun fasilitas kendaraan roda dia disiapkan tetap saja
        PLKB yang ada jauh dari kebutuhan yang diharapkan.

22. Kontribusi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Terhadap
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Serta Kontribusi Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Ketahanan Nasional.

       a. Kontribusi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Terhadap
        Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

                Pembangunan dilakukan di segala bidang untuk meningkatkan
        kesejahteraan masyarakat sebagai amanat Pembukaan UUD 1945.
   1   2   3   4   5   6   7   8