Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

38

Pendekatan Weberian dalam penataan kelembagaan, secara klasikal
menegaskan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektivitas,
dan produktivitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horisontal yang seimbang,
diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya,
disertai tata kerja yang formalistik dan pengawasan yang ketat. Dalam kenyataannya,
birokrasi di Indonesia berkembang secara vertikal linear, dalam arti “arah kebijakan
dan perintah dari atas kebawah, dan pertanggungjawaban berjalan dari bawah ke
atas”. Birokrasi di Indonesia juga masih di pengaruhi sikap budaya “feodalistis” ,
tertutup, sentralistik, serta ditandai pula dengan arogansi kekuasaan, tidak atau kurang
senang dengan kritik, sulit dikontrol secara efektif, sehingga merupakan lahan subur
bagi tumbuhnya KKN atau pun neo-KKN.

Menurut Heady dan Wallis (dalam Kartasasmita, 1997) misalnya, birokrasi
pemerintahan di negara-negara berkembang ditandai dengan beberapa kelemahan
yang juga merupakan ciri utamanya Pertama, pola dasar (basic pattern) sistem
administrasi negaranya merupakan tiruan atau jiplakan dari sistem administrasi kolonial
yang dikembangkan negara penjajah khusus untuk negara yang dijajahnya. Biasanya,
pola administrasi negara yang diterapkan negara penjajah di negara yang dijajah
bersifat elitis, otoriter, cenderung terpisah (sebagai menara gading) dari masyarakat
dan lingkungannya. Selain sifat-sifat di atas, dalam birokrasi kita juga dapat dijumpai
nilai patron-client yang menempatkan aparatur sebagai pihak yang dilayani dan
masyarakat sebagai pihak yang melayani. Kedua, birokrasi pemerintahan
kekurangan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari segi kepemimpinan,
manajemen, kemampuan dan keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan. Sebaliknya, kondisi yang sering dijumpai adalah banyaknya sumber
daya manusia yang kurang berkualitas dengan pembagian tugas yang tidak jelas.
Akibatnya, tidak saja terjadi inefsiensi dalam penggunaan sumberdaya manusia, tetapi
juga terjadi penumpukkan pegawai dalam satu unit kerja atau instansi. Ketiga, birokrasi
cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan pribadi atau
kelompok dari pada kepentingan masyarakat atau pencapaian sasaran yang
bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kelompok ini selain berada di lingkungan internal
birokrasi juga yang berada di luar birokrasi dan diuntungkan oleh birokrasi. Keempat,