Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

B.l.Seticrwan, 2011

dengan memberikan beras (makan) kepada lebih dari 4,6 juta PNS dan 0,5 juta
militer. Tentu besar sekali dampaknya pada hasil pemilihan umum pada waktu itu.
Beras disamping merupakan barometer ekonomi pembangunan juga digunakan
sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan

Politik beras ini akhirnya dilembagakan pada tahun 1967 dengan
dibentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog) yang diberi peran menjaga
ketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme, yaitu stabilisasi harga dan
pengadaan bulanan untuk PNS dan militer. Bulog diberi tugas mengendalikan
harga beras dengan berbagai cara agar stok beras dalam negeri aman dengan harga
teijangkau walaupun bila perlu dengan mengimpor beras. Kebijakan politik ini
dinilai berbagai kalangan sebagai kebijakan populis untuk menarik simpati
masyarakat, dan kepada para petani diberikan subsidi sarana produksi pertanian
dan pembebasan biaya air irigasi.

Kebijakan perberasan ini berlanjut ke Pemerintahan B.J. Habibie, A. Wahid,
Megawati dan S B. Yudoyono. Peranan Bulog pun tercemari kepentingan dan
banyak dilansir sebagai mesin uang partai berkuasa. Tidak heran bila banyak
petinggi Bulog akhirnya berurusan dengan hukum. Sejak 1980, peranan Bulog
diperluas menangani komoditas pangan lain, di antaranya gula pasir, gandum,
jagung dan kedelai.

Pemerintahan SB. Yudoyono menggelar berbagai program untuk
swasembada pangan (tidak hanya beras), di antaranya program revitalisasi
pertanian yang lebih menyeluruh namun angka statistik menunjukkan
pertumbuhan beras tetap dominan dibandingan Komoditas lainnya. Sementara itu,
diskursus seputar perberasan yang menyangkut importasi beras, serapan Bulog
rendah, subsidi pupuk dan benih, harga beras, beras miskin, operasi pasar, gagal
panen, serangan hama dan lain sebagainya telah menjadikan beras kaitannya
dengan ketahanan pangan sebagai Komoditas politik yang tidak akan ada
hentinya.

24