Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

33

Sebagai contoh konkrit, data pencatatan perkawinan bagi yang
beragama Islam, berhenti di KUA hanya sebagai laporan data ke
Kementerian Agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil di wilayah
yang sama tidak memiliki akses dan tidak memperoleh data dari
KUA. Sehingga fungsi Kantor Catatan Sipil seolah-olah hanya
berlaku bagi bukan yang beragama Islam. Demikian pula masalah
perceraian yang diputus baik oleh Pengadilan Agama (bagi yang
beragama Islam) maupun Pengadilan Negeri (bagi yang beragama
lain). Data dari kedua pengadilan tersebut tidak ditransfer secara
otomatis kepada Kantor Catatan Sipil. Oleh karenanya adalah wajar
kalau data dari dinas kependudukan dengan Badan Pusat Statistik
(BPS) tidak sama. Hal ini menandakan belum adanya sistem
administrasi kependudukan yang terintegrasi antar lembaga yang
berkaitan dengan peristiwa kependudukan.

b. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM)
kependudukan nasional.

Kualitas SDM Indonesia masih tergolong rendah, ditandai
dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indonesia. Data UNDP pada 2010 menunjukkan peringkat IPM kita
masih di posisi 108 dari 169 negara. Di Asia Tenggara, kita tercecer
di peringkat keenam. Namun, ancaman itu belum ditanggapi secara
serius oleh negara. Indonesia dengan jumlah penduduk di kawasan
Asean dan terbesar keempat di dunia, disatu sisi merupakan
potensi, namun disisi jumlah penduduk yang besar dengan kualitas
yang rendah serta angka kemiskinan yang tinggi, merupakan
persoalan yang akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional,
utamanya dalam upaya penanggulangan terorisme dan peningkatan
ketahanan nasional.

c. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap kepemilikan
identitas ganda.