Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

46

mewujudkan good governance, bahwa tata kelola pemerintahan tidak
berjalan efektif secara nasional, akibat rendahnya kualitas
kepemimpinan. Tidak efektifnya tata kelola pemerintahan pada
akhirnya membuat pembangunan nasional yang dilaksanakan tidak
efisien yang banyak terlihat dari terhambatnya beberapa proyek
pembangunan yang berdampak pada pemborosan anggaran
pembangunan.

c. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik.
Buruknya kualitas pelayanan publik di sektor-sektor yang

berhubungan dengan perijinan dan administrasi kependudukan juga
menjadi penyebab rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indonesia. Hasil penelitian Transparansi Internasional mengindikasikan
bahwa praktek korupsi masih lazim dilakukan, terutama dalam konteks
suap untuk mempercepat proses pelayanan birokrasi, kecurangan
dipemerintahan dan konflik kepentingan dalam tender pengadaan
barang dan jasa. Indikasi ini menempatkan pemerintahan daerah
sebagai institusi yang paling rawan terjadi korupsi dalam pelayanan
publik. Indeks Korupsi Pelayanan Publik yang pernah disurvey KPK
awal tahun 2009 juga menunjukkan kualitas pelayanan publik yang
buruk sebagai akibat maraknya praktek KKN. Bahkan lembaga
penegakan hukum seperti Mahkamah Agung, Polri, Kementerian
Hukum dan Ham, Kementerian Keuangan, dan Badan Pertanahan
Nasional memiliki skor integritas unit layanan publik di bawah rata-rata.
Pelayanan penegakan hukum paling banyak dikeluhkan masyarakat
kepada Ombudsman RI. Dari laporan tahunan Ombudsman selama
tiga tahun terakhir setidaknya setiap tahunnya ada 40% lebih laporan
masyarakat yang substansinya mengeluhkan pelayanan penegakan
hukum oleh lembaga peradilan (Kepolisian, Kejaksaan dan
Pengadilan). Data dari Transpalansi Internasional, KPK maupun
Ombudsman memberikan gambaran kepada kita bahwa banyak
masyarakat belum dapat mengakses pelayanan publik yang baik.
Sehingga pada masa yang akan datang fokus strategi reformasi