Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

42

bangsa. Keengganan untuk berkorban demi kepentingan
masyarakat yang lebih luas dan bangsanya serta sikap yang
diskriminatif, bahkan kurang membuka diri termasuk kurang
memberikan pelayanan kepada publik akan membuat jarak
antara aparatur pemerintah dengan mitra kerja pembangunan
nasional. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan
cenderung terhambat karena kurang dapat melibatkan
(partisipasi) komponen bangsa sesuai dengan prinsip good
governance.

3) Kegagalan Pembangunan Nasional.
Pembangunan nasional yang sudah direncanakan

melalui RPJMN 2004-2009 pada pelaksanaan mengalami
hambatan sehingga beberapa program tidak sesuai target.
Pada saat menghadapi krisis ekonomi global tahun 2009,
Indonesia bersama China dan India merupakan negara yang
stabil secara ekonomi bahkan mengalami pertumbuhan
ekonomi 4.5% (target 6%). Angka kemiskinan, pengangguran,
taraf kesehatan masih memprihatinkan. Hal ini akan berdampak
pada menurunnya kepercayaan kepada pemerintah sekaligus
kepada aparaturnya apalagi ditambah dengan pencitraan
aparatur pemerintah yang dipersepsikan masyarakat kurang
baik. Dengan demikian menjadi kendala dalam perwujudan
good governance.

4) Tata Laksana Pemerintahan.
Secara keseluruhan reformasi tata laksana pemerintahan

masih jauh dari harapan masyarakat. Perbaikan kinerja tata
laksana pemerintahan di pusat maupun daerah belum mampu
menunjukkan perubahan yang konsisten dalam berbagai
dimensi kinerja tata laksana pemerintahan yang baik. Akibatnya,
perbaikan kinerja tersebut sering belum dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat luas. Beberapa kelemahan dalam
tata laksana pemerintahan sebagai akibat dari melemahnya