Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efeklif,
serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai
sumber daya yang tersedia. Sinergi datam perencana kebijakan
pembangunan pusat dan daerah, baik lima tahunan maupun tahunan
dilaksanakan dengan mengoptimatkan penyelenggaran Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat
pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi
dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan,
program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan
antara pusat dan daerah.

d. Undang-Undang Republik Indonesia nom or 32 Tahun 2004

Tentang Pem erintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32

.Tahun 2004 yang masih bertaku sampai saat ini pada Pasal 2 UU

32/2004 merupakan landasan pokok dalam pelaksanaan otonomi

daerah. Khusus Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir pada era reformasi yang bersifat

dinamis. Suasana batin pada saat penyusunan ke dua Undang-Undang

tersebut memberi pengaruh dan turut mewam ai filosofi, paradigma dan

isi kandungan kedua Undang-Undang tersebut. Azas

penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari azas desentralisasi,

azas dekonsentrasi dan azas perbantuan. Azas desentralisasi, yaitu

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Azas

dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah (pusat) kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah

dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Azas Perbantuan,

yaitu Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu. Inilah yang menjadi landasan hubungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dalam kerangka N K R L

15