Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

manfaat bagi ilmu pengetahuan serta pembangunan perekonomian yang
berbasis pada inovasi. Pelatihan dalam hal: pembuatan proposal
penelitian, penyelenggaraan penelitian, mobilisasi sumber daya dan
jejaring penelitian, dan publikasi basil penelitian yang berkualitas, perlu
dilakukan secara berkesinambungan agar tercipta kemampuan yang tinggi
dalam mempublikasi basil penelitiannya. Setiap kelompok SMK dan
Perguruan Tinggi yang berdekatan membuat diskusi dan kegiatan
bersama dalam drafting artikel ilmiah untuk dipublikasikan secara nasional
dan internasional. Dalam pelaksanaan ini peran inkubator teknologi dan
bisnis serta industri lokal sudah mulai dilibatkan agar dengan
terpublikasikannya hasil penelitian inovatif tersebut maka proses produksi
sudah mulai disiapkan dan dijalankan.
3) Kementerian Riset dan Teknologi RI bekerja sama dengan Kementerian
Perindustrian dan Perguruan Tinggi meningkatkan pengembangan inovasi
penelitian hingga komersialisasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan nasional. Upaya mensinergikan ketiga lembaga ini dibawah
koordinasi Komite Inovasi Nasional. Dengan demikian agenda penelitian
inovatif yang dipakai adalah agenda penelitian sesuai dengan prioritas
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Agenda penelitian ini
harus juga menjadi bagian dari kebijakan Kementerian Riset dan
Teknologi. Pengembangan melalui investasi inkubator teknologi dan bisnis
di berbagai perguruan tinggi dapat langsung dihubungkan dengan industri
nasional dan lokal yang digerakkan oleh Kementerian Perindustrian.
4) Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian
Perindustrian bekerja sama dengan Pemda dan DPRD meningkatkan daya
beli masyarakat dengan menggunakan produk hasil inovasi lokal sebagai
pemicu untuk melakukan komersialisasi pada hasil inovasi bangsa.
Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan merancang dan
menerapkan kebijakan insentif dana untuk Pemerintah Daerah untuk
mengembangkan inovasi daerah dan inkubator teknologi dan bisnis
daerah agar masyarakat di daerah dapat langsung membeli produk lokal

68