Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB III
KONDISI PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH

TERHADAP HARMONSASI HUBUNGAN PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH SERTA KEUTUHAN NKRI

11. Umum
Pemerataan pembangunan perekonomian di daerah pada

hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
meningkatkan harmonisasi hubungan pemerintah dan pemerintah daerah,
serta menjaga keutuhan NKRI. Dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat maka diperlukan pertumbuhan perekonomian yang meningfkat
dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Masalah pertumbuhan
perekonomian di suatu daerah tergantung kepada banyak faktor, seperti
salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri, ini harus dikenali dan
diidentifikasi secara tepat supaya factor tersebut dapat mempengaruhui laju
pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian suatu daerah
dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya atas dasar
harga konstan. Pertumbuhan perekonomian yang cepat akan berdampak
terhadap kelimpahan dalam distribusi pendapatan. Apalagi dengan
diberlakukannya UU Rl No. 32 dan 33 tahun 2004, peranan pemerintah
daerah sangat dominan dalam menentukan kebijakan di daerahnya
sehingga memungkinkan terjadi kelimpahan regional terjadi. Laju
pertumbuhan perekonomian antar kabupaten/ kota di Jawa Barat
menunjukkan tingkat yang beragam dan akan berdampak pada kelimpahan
regional.

Kelimpahan antar kabupaten/ kota di Indonesia bisa saja terjadi
karena perbedaan besar sumbangan sektor unggulan provinsi di Indonesia.
Karena itu pada BAB ini akan dijelaskan mengenai pemerataan Pertumuhan
Perekonomian Daerah saat ini, implikasi Pemerataan Pertumbuhan
Perekonomian Daerah terhadap Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dan Implikasi Peningkatan Harmonisasi Hubungan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Keutuhan NKRI, serta
permasalahan yang ditemukan.

30