Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB III

KONDISI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA GUNA
MENINGKATKAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

DALAM RANGKA KE'JTUHAN NKRI SAAT INI

11. Umum

Kemajuan yang dialami rakyat Indonesia dalam sistem otonomi
daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) yang
dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam Undang-undang Pemerintah
Daerah No. 32/2004, pasal 56 (1), telah diatur bahwa pemerintah daerah
dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, umum, jujur
dan adil. Dengan demikian telah menutup pintu bagi kooptasi atas yang
merekayasa pemilihan kepala daerah secara struktural dan tentunya
merupakan langkah yang progresif dalam proses demokratisasi di tingkat
lokal. Pemilukada langsung sepenuhnya merupakan hak dan kewajiban
daerah, maka yang menjadi pertanyaan awal mengarah pada kesiapan
daerah dalam menyelenggarakan pemilukada. Karena dari sini proses
demokratisasi akan dapat berlangsung baik atau sebaliknya.

Secara nasional, bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman
dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan terakhir telah berhasil
memilih secara langsung Presiden. Pengalaman yang panjang dalam
melakukan pemilu menjadi modal penting yang memuluskan proses pilpres
langsung 2004 dan 2009 yang lalu. Konflik horizontal yang pernah terjadi
dalam pemilu telah menurun dan menjadi indikator bahwa rasionalitas
pemilih telah terbentuk. Masyarakat tidak memiliki kepentingan yang
langsung dalam proses politik nasional, demikian pula dengan elit di tingkat
lokal. Pelaksanaan pemilukada langsung akan bersentuhan secara
langsung dengan kepentingan masyarakat dan elit lokal. Kebijakan
pemerintah yang terpilih akan bepengaruh terhadap kehidupan sosial,
ekonomi dan politik mereka. Oleh sebab itu pemanasan suhu politikpun
akan meningkat dan potensi konflik dalam pemilukada akan lebih besar
dari pada potensi konflik dalam pilpres.

18