Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

9

Implementasi sistem demokrasi Pancasila adalah otonomi daerah
yang mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus, dan
merupakan substansi daerah otonomi yang diselenggarakan secara
konseptual oleh Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi dan kewenangan
Kepada Daerah merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan
Pusat kepada Daerah sehingga akan menciptakan hubungan yang
harmonis antara Pusat dan Daerah. Kondisi tersebut akan mendorong
tumbuhnya dukungan Daerah terhadap Pusat sehingga akan memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Kebijakan Otonomi
Daerah sebagai upaya pendidikan politik rakyat akan membawa dampak
terhadap peningkatan kehidupan politik di Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan
tata caranya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pemilukada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, namun
dalam penyelenggaraannya dihadapkan pada beberapa permasalahan,
antara lain money politik, intimidasi antar calon, pendahuluan start
kampanye, serta kampanye negatif. Kondisi tersebut menimbulkan konflik
horizontal yang berdampak terhadap instabilitas keamanan di tingkat
daerah maupun nasional, yang pada akhimya akan menghambat
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan optimalisasi penyelenggaraan pemilukada merupakan
sebuah proses pengembangan sistem politik demi terlaksananya
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bemegara untuk mewujudkan
tujuan nasional. Dengan demikian, pemilukada sebagai salah satu wujud
demokrasi di Indonesia merupakan potensi nasional yang dapat
dimanfaatkan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat guna
meningkatkan hubungan pusat dan daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
Oleh karena itu diperlukan landasan yang dapat digunakan sebagai acuan
kerangka berpikir dalam penyusunan strategi yang ingin diterapkan guna
meningkatkan hubungan pusat dan daerah dalam rangka keutuhan NKRI.