Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

8

         kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
         berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
        f. Aparatur Pemerintah, adalah aparatur yang bertugas di
        berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, beserta
        pejabat/pegawai negeri sipil/PNS sebagai pelaksana tugas dibidang
        pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat
        g. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang
        menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain
        yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
        negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
        berlaku.3
        h. Aparatur Pemerintahan Daerah atau perangkat daerah,
        adalah aparatur pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi
        atau lembaga pada Pemerintah Daerah beserta pejabat/pegawai
        negeri sipil, yang menjalankan fungsi pelayanan dan pengayoman, dan
        tidak dilatar belakangi oleh motif untuk mencari keuntungan dan
        bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Perangkat daerah Provinsi
        terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan
        Lembaga Teknis Daerah. Untuk tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas
        Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
        Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
       i. Pembangunan Ekonomi Pertanian adalah kebijakan, strategi
       dan upaya komprehensif yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh
       untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas proses dan hasil
       pertanian guna terciptanya ketahanan pangan nasional serta perbaikan
       kesejahteraan ekonomi masyarakat.
       j. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
       dan air, yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai
       makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
       tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang

Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, 2008.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11