Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

81

sesuai harapan karena akan lebih mudah pelaksanaan, kontrol dan
evaluasinya dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

b. Untuk memimpin implementasi Reformasi Agraria secara
cepat, masif, efektif dan efisien diperlukan kelembagaan yang kuat
pula. Badan Pertanahan Nasional dirasakan tidak cukup memiliki
bergaining position yang kuat untuk berhadapan dengan
kementerian dan lembaga lain, apalagi tanpa kekuatan kepemiminan
personal ketuanya dan dukungan konkrit Presiden. Oleh karenanya
pemerintah perlu menghidupkan kembali Kementerian Agraria yang
akan dapat memimpin dan mengkoordinasikan segenap
kementerian dan lembaga yang terlibat dalam strategi implementasi
Reformasi Agraria.

c. Presiden perlu memimpin langsung implementasi Reformasi
Agraria agar menjadi kesadaran dan gerakan bersama sehingga
pelibatan kementerian dan lembaga beserta segenap elemen
masyarakat dapat lebih mudah dilaksanakan dalam kerangka
peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan dan menuju
kemandirian bangsa

d. Pemerintah dan DPR RI perlu mempercepat penyelesaian
pembahasan beberapa regulasi yang terkait maupun mendukung
implementasi Reformasi Agraria seperti Rancangan Undang-Undang
(RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Pertanahan,
RUU Luas Lahan, RUU Desa, RUU Hak-hak Atas Tanah, RUU
Penetapan Luas Lahan Pertanian, RUU Pemberdayaan Sektor
Pertanian dan Peternakan dll.