Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
72
membangun jembatan, terminal dan lain sebagainya;
membangun irigasi dan fasilitas pertanian lainnya; serta
membangun pasar.
10) Kementerian Perhubungan memprioritaskan daerah
objek implementasi Reformasi Agraria untuk
dibangun/diperbaiki infrastruktur berupa transportasi publik.
11) Kementerian keuangan memprioritaskan anggaran
pembangunan bagi daerah objek implementasi Reformasi
Agraria, baik dalam hal infrastruktur, maupun fasilitasi
bantuan sosial.
12) Kementerian UMKMK memberikan prioritas
penyuluhan, bimbingan dan bantuan kepada petani di daerah
objek implementasi Reformasi Agraria.
13) Kepolisian RI memberikan pengamanan terhadap
proses dan objek implementasi Reformasi Agraria, khususnya
mengamankan lahan hasil Land Reform dari ancaman pemilik
sebelumnya yang tidak menerima keputusan pemerintah
untuk meredistribusikan lahannya, baik karena terlantar
maupun telah habis masa HGU-nya.
14) Perbankan menetapkan suku bunga kredit ringan bagi
petani sasaran implementasi Reformasi Agraria dan
mempermudah proses dan persyaratannya.
15) Kementerian Keuangan memberikan subsidi bunga
kredit terhadap petani sasaran implementasi Reformasi
Agraria dalam mengembangkan usahanya baik dalam hal
produKSi pertanian maupun sistem distribusinya.
16) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dan swasta nasional memberikan dana
Social Corporate Responsibiliby (CSR) yang dimilikinya
kepada petani, kelompok tani, koperasi maupun badan usaha