Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

48

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya
perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke
arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya
perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, dan budaya yang lebih baik, d e m o k r a t i s b er da s a r k a n
p ri nsi p k e b e b a s a n , p er s a m a a n, dan persaudaraan. Kondisi
tersebut berkaitan dengan kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila yang
diharapkan, kontribusi implikasi nilai-nilai Pancasila terhadap budaya politik
santun dan kontribusi budaya politik santun terhadap ketahanan nasional,
serta indikator keberhasilannya.

21. Kondisi Implementasi Nilai-nilai Pancasila yang diharapkan.
Pengalaman sejarah selama 67 tahun merdeka harus dijadikan

pelajaran moral dalam upaya mencipakan budaya politik santun yang lebih
rasional dan beradab, di era rereformasi dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Pokok pikiran keempat dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan
“Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 harus
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara
negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan
memegang teguh cita-cita moral yang luhur”. Cita-cita moral rakyat yang
harus dipegang teguh oleh para pemimpin dan penyelenggara negara
tersebut tidak lain adalah moral “rakyat” secara keseluruhan yang
terkristalisasi dalam Pancasila dan penjabarannya dalam konstitusi.

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan untuk
memulihkannya perlu lebih dari sekedar politics as usual. Kita perlu visi
politik baru yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional itu
berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa.
Usaha penyembuhan perlu dilakukan dengan memperkuat kembali
fundamental etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan
pandangan bangsa Indonesia.