Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

24

Kurang optimalnya penegakan hukum di bidang pertanian tersebut
dikarenakan kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
belum berjalan dengan optimal, seperti: (1) belum semua daerah telah
memberlakukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tara Ruang Wilayah
Daerah yang mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan. Disamping itu, masih adanya peraturan daerah yang
diberlakukan tersebut, belum secara tegas mengatur tentang penetapan
lahan pertanian pangan berkelanjutan; (2) masih adanya aparat penegak
hukum yang terlibat judicial corruption, serta kurang progresif dan kurang
visionernya aparat penegak hukum dalam mendukung kebijakan ketahanan
pangan yang bertumpu pada produksi pangan dalam negeri; (3) kurangnya
dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam penegakan hukum,
seperti: peta pemetaan lahan pertanian pangan, tanda-tanda batas lahan,
alat uji kualitas tanah, peta foto udara, serta sarana dan prasarana
pendukung lainnya; (4) rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum
masyarakat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
serta, (5) masih adanya sikap konsumerisme, dan individulisme, yang lebih
mengembangkan pemikiran-pemikiran sempit dalam memenuhi kebutuhan
ekonomi, seperti melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan untuk kepentingan non pertanian pangan.

Kondisi penegakan hukum di bidang pertanian khususnya terhadap
alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan saat ini, dapat diuraikan
berdasarkan perspektif Ketahanan Nasional, yang mencakup aspek
Astagatra, dengan konsekuensi logis akan terdapat beberapa obyek
bahasan yang kurang sempurna, hal itu mengingat sifat-sifat gatra yang
bersifat umum untuk digunakan sebagai lensa penangkap suatu fenomena.

a. Gatra geografi
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 13.466

pulau, dengan luas daratan sekitar 1.910.000 km2, luas lautan lebih
kurang 6.279.000 km2.33 Data BPS menunjukkan luas lahan pertanian

33 http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/rapat-koordinasi-penyusunan-rencana-aksi-
nasional-informasi-geospasial. Diakses pada tanggal 19 September 2012.