Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
32
kehilangan arah. Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Provinsi yang
baru disahkan sebanyak 15 (lima bekas ) Provinsi dan sebagian kecil
RTRW kabupaten dan kota menyebabkan arah pembangunan sistem
pangan berjalan sesuai dengan keinginan masing - masing daerah.
Jangankan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka
ketahanan nasional, untuk memenuhi ketahanan pangan wilayahnya
masing - masing saja masih jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga
kerjasama keamanan pembangunan sistem pangan tidak dapat
diwujudkan. Pemberian arah yang tidak jelas dari masing -m asing
wilayah, sehingga ada kecenderungan masing - masing wilayah
menentukan arah pembangunan sistem pangan dengan
mengedepankan ego sektor dan ego wilayahnya masing - masing,
tanpa memikirkan adanya keterkaitan dan ketergantungan masing -
masing wilayah dengan keterbatasan dan kemampuannya. Sebenarnya
apabila sudah ada RTRW masing - masing yang berpedoman pada
RUTR pusat, maka keterpaduan dan upaya saling mengisi akan potensi
dan kemmpuan wilayah akan terwujud.
c. Lem ahnya im plem entasi kerjasam a keamanan pem bangunan
sistem pangan kom ponen bangsa dalam perspektif Tannas.
Kerjasama dalam menjamin bebas dari bahaya, bebas dari
gangguan, terlindung, dan adanya kepastian serta tidak adanya
kekhawatiran dalam rangka pembangunan sistem pangan belum
tercapai. Sebenarnya beberapa kerjasama struktural lain telah
dilaksanakan oleh beberapa lembaga dan instansi, tetapi implementasi
kerjasama fungsional masih dirasakan sangat lemah. Karena kerjasama
yang ada baru merupakan inisiatif dari sebagaian kecil kementerian/
lembaga maupun pemerintahan daerah, seperti Polda Jawa Barat
(Jabar) menjalin kesepakatan kerjasama dengan Perum Bulog Divisi
Regional Jabar tentang pembinaan potensi masyarakat sebagai bentuk
dukungan ketahanan pangan. Kapolda Jabar Irjen Pol Putut Eko
Bayuseno mengatakan, diharapkan kerjasama ini bisa terjalin
pembinaan potensi masyarakat dalam rangka memelihara keamanan
dan ketertiban untuk mendukung ketahanan pangan di Jabar. Lemahnya
implementasi kerjasama fungsional ini disebabkan masih minimnya
