Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

94

daerah, rendahnya integritas moral kepemimpinan nasional di daerah dan
belum optimalnya peran pemimpin nasional di daerah dalam membangun
sinergitas lintas sektoral.

d. Berdasarkan analisa secara komprehensif dan integral serta
memperhatikan pengaruh lingkungan strategis yang menggunakan
pendekatan Ketahanan Nasional dan perspektif Wawasan Nusantara, maka
dapat dirumuskan serangkaian kebijakan, strategi dan upaya untuk
memantapkan kepemimpinan nasional di daerah guna mendukung
ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Upaya-upaya yang
dapat dilakukan di antaranya adalah peningkatan kualitas SDM
kepemimpinan nasional di daerah baik dari aspek intelektualitas, integritas
maupun penataan institusi, optimalisasi upaya edukasi dan sosialisasi bagi
para calon pemilih, penataan fungsi partai politik dalam proses rekrutmen
dan kaderisasi, serta meningkatkan efektivitas sinergitas lintas sektoral.

29. Saran. Berangkat dari kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran
sebagai berikut:

a. Kepemimpinan Nasional di daerah khususnya Pemerintah Daerah dan
DPRD memperbaiki manajemen kepemimpinan yang diterapkan agar
menjadi lebih aspiratif, dengan melakukan penataan ulang terhadap berbagai
kebijakan agar menjadi lebih pro-petani dan memprioritaskan sektor agraris
(dalam bentuk peraturan, keberpihakan anggaran/APBD dan pemberian
insentif) sesuai dengan potensi di daerahnya masing-masing.

b. Para pemimpin di daerah dengan dukungan dari Dinas terkait, seperti
Dinas Koperasi & UKM serta Dinas Pertanian setempat hendaknya dapat
mendukung pengembangan sektor kewirausahaan (enterpreneurship) yang
telah dimulai secara mandiri oleh berbagai organisasi non-pemerintah, yang
disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat serta berbasiskan
sektor agrobisnis, sehingga dengan demikian dapat terjalin suatu simbiosis
atau pola relasi yang menguntungkan antara para petani, pihak swasta dan
pemerintah.