Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

25

cenderung miskin dan tertinggal pendidikannya. Dan pada umumnya
pulau-pulau kecil terluar ini terkait dengan ketersediaan infrastruktur masih
sangat terbatas.

Kondisi pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam
yang sangat beragam baik jenis maupun potensi sumber daya perikanan,
sumber daya minyak dan gas bumi serta potensi wisata bahari dan industri
maritim belum dikelola secara optimal. Demikian pula dengan
pemberdayaan dan pelestarian lingkungan hidup seperti budidaya ikan laut,
budidaya kerang mutiara, budidaya rumput laut, perlindungan penyu,
pelestarian terumbu karang dan pelestarian aneka ragam biota laut lainnya
dalam kondisi yang memprihatinkan. Lebih ironis lagi yaitu penangkapan
ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak dan pukat
harimau yang masih marak, baik dilakukan oleh nelayan tradisioal maupun
nelayan asing yang pada akhimya mengakibatkan rusaknya biota laut di
beberapa daerah seperti di Kepulauan Natuna, Laut Sulawesi, Laut
Halmahera, Laut Banda, Perairan Papua dan perairan Indonesia lainnya.19

Pemerintah telah berupaya untuk membangun pulau-pulau kecil
terluar dengan diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan
yang sangat terkait dengan kemajuan pulau-pulau kecil terluar, antara
lain :

a. Undang-undang Rl No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.
Melalui Undang-Undang ini Pemerintah menyelenggarakan
pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara
masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan,
perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang
berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu,
aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli
mereka.
b. Undang-undang Rl No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah
Daerah. Diberikannya otonomi daerah yang lebih luas tentang

19 Batas Wilayah Dan Situasi Perbatasan Indonesia, 2004