Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3

BAB VI

   KONSEPSI IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA TERHADAP
            PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

 GUNA MEMBANGUN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT PESISIR
                    DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

24. Umum

         Konsepsi implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan
kawasan konservasi perairan pada dasarnya mengacu kepada kondisi
pengelolaan kawasan konservasi perikanan saat ini dihadapkan kepada
kondisi yang diharapkan dapat tercapai dengan berbagai indikator
keberhasilan yang meliputi terwujudnya keseimbangan kebijakan
pembangunan yang berorientasi kelautan sebagai pemersatu kepulauan,
meningkatnya pemahaman dan implementasi wawasan nusantara,
optimalnya pengelolaan wilayah perairan laut secara berkelanjutan, serta
meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan kawasan
konservasi perairan.

         Pengelolaan konservasi kawasan perairan yang mencerminkan
implementasi Wawasan Nusantara adalah adanya satu kesatuan wlayah,
satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya,
satu kesatuan pertahanan keamanan dalam keterpaduan kebijakan
nasional yang mensejahterakan masyarakat pesisir yang dapat memberi
kontribusi terhadap pembangunan kesadaran politik masyarakat pesisir
yang mengarah pada tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Masyarakat pesisir merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia yang
memiliki keterwakilan partisipasi dan aspirasi sangat menentukan dalam
Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dengan
demikian Ketahanan Nasional yang handal akan terwujud karena
kebijakan-kebijakan yang dibuat benar-benar hasil suara golongan
mayoritas yang memiliki kesadaran politik, bukan atas dasar paksaan.

          Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, diperlukan adanya
optimalisasi berupa kebijakan, strategi, dan upaya untuk memantapkan

                                                      69
   1   2   3   4   5   6   7   8