Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

66

pembangunan wilayah di daerah dengan pembangunan oleh
pemerintah pusat. Aparatur pada berbagai kelembagaan dan
levelitas, juga menunjukkan yang kredibel, akuntabel, profesional,
serta mengutamakan pelayanan prima kepada publik, yang
menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap nilai-nilai good
governance. Mereka memberikan ruang dan akses yang propor­
sional kepada masyarakat (publik) untuk mendapatkan informasi
bahkan turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung sesuai
kapasitas dan kompetensinya dalam proses pengambilan keputusan
terkait penyelenggaraan usaha-usaha pembangunan wilayah yang
berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.

c. Makin Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur. Indikator
peningkatan ketersediaan infrastruktur diantaranya ditandai dengan
keberadaan dan terimplementasikannya sesuai tahapan yang
ditetapkan berupa rencana induk program baik bersifat jangka
pendek, menengah maupun jangka panjang di tingkat nasional yang
tersinkronisasikan secara sinergis dengan program daerah
berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut didukung oleh ketersediaan konsep tata ruang nasional
dan daerah yang baik, serta peraturan perundangan yang
mendukung serta memberikan payung hukum yang jelas dan tegas,
bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastrukur oleh seluruh
pihak yang memiliki kapasitas dan berkompeten. Sebagai bagian
dari itu, secara fisik kondisinya ditandai dengan adanya
penyelenggaraan kegiatan pembangunan infrastruktur secara
berlanjut, khususnya di daerah-daerah tertinggal dan kawasan,
dengan penerapan manajemen resiko yang efektif serta dukungan
kualitas pengelolaan data dan sistem informasi secara memadai.
Lebih lanjut, terdapat ruang yang luas bagi masyarakat/swasta