Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

1

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum
Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing merupakan ham­

batan utama dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung
jawab (responsible fisheries), yang dapat sepenuhnya menghilangkan man­
faat dari upaya pengelolaan perikanan secara efektif. Salah satu pendo­
rong utama terjadinya IU U fishing di Indonesia adalah lemahnya sistem
pengawasan perikanan. Sesuai judul, tulisan ini akan difokuskan pada ma­
salah illegal fishing yang tejadi pada usaha perikanan tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (W PP-NRI), yang dila­
kukan oleh kapal perikanan asing (KIA) maupun oleh kapal perikanan Indo­
nesia (Kll) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku tentang perikanan, yang menyebabkan ke­
rugian materiil secara langsung diperkirakan mencapai ± Rp. 20-30 trilyun/
tahun1 dari ikan yang dicuri dan dibawa langsung ke luar negeri.

Selain kerugian tersebut, illegal fishing juga menyebabkan kerusakan
sumber kekayaan alam (SKA) perikanan dan lingkungannya, sebagai aki­
bat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; mengancam
keberlanjutan matapencaharian nelayan skala kecil karena kalah bersaing
dengan kapal-kapal perikanan asing yang umumnya berskala lebih besar;
berpotensi menyebabkan tumbangnya industri perikanan dalam negeri aki­
bat kekurangan pasokan bahan baku: meningkatkan ketergantungan pada
importasi ikan untuk menyangga industri perikanan dalam negeri; dan lebih
parah lagi, illegal fishing oleh KIA yang merambah hingga ke wilayah per­
airan laut teritorial, secara nyata melanggar kedaulatan NKRI. Adapun ille­
gal fishing oleh Kll di wilayah laut kompetensi Organisasi-organisasi Pe­
ngelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organiza-
tions/RFMOs) dan/atau di wilayah ZEE negara lain, dan/atau di laut lepas,
menyebabkan adanya penilalian dunia bahwa Indonesia tidak mampu me­
ngelola mengendalikan armada perikanan nasionalnya. Hal ini dapat ber-

1 FAO, State o f Fisheries 2010