Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

18

dan pemerintahannyapun mampu memelihara hutang luar nege­
rinya pada tingkatan yang terkendali (a managable level), dan
menghindarkan ketidakseimbangan yang ekstrim antar sektor
(extreem sector imbalances) yang dapat mengakibatkan kehan­
curan produksi sektor primer, sekunder, dan tersier.7
2) ekologis/lingkungan, apabila basis atau ketersediaan ca­
dangan sumber daya alamnya dapat dipelihara secara stabil.
Begitupun di kawasan itu tidak terjadi eksploitasi berlebih terha­
dap sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resour­
ces). Tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asi­
milasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar,
serta pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui
(non renewable resources) yang diiringi dengan upaya pengem­
bangan bahan substitusinya secara memadai. Dalam konteks ini
termasuk pula pemeliharaan keanekaragaman hayati laut (mari­
ne biodiversity).
3) sosial, jika kebutuhan dasar berupa bahan pangan, san­
dang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan seluruh warganya
terpenuhi. Indikasi lain adalah terjadinya distribusi pendapatan
dan kesempatan berusaha secara adil. Adanya kesetaraan
gender (gender equity), serta terdapat akuntabilitas dan partisi­
pasi politik seluruh warga masyarakat.
Politik pembangunan bidang pemberantasan illegal fishing yang
dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi nasional dari
sektor perikanan, melindungi keberlanjutan matapencaharian nelayan
lokal, juga untuk menjaga kelestarian SKA perikanan dan lingkungan­
nya, selaras dengan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan terse­
but. Oleh karenanya, konsepsi optimalisasi penyelenggaraan SIS-
MENNAS menjadikan ketiga pilar tersebut sebagai wawasan stratejik.

Ibid8