Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

21

d. Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), merupakan tatanan luar,
yang berfungsi memberi masukan kepada tatanan dalam dalam
rangka pengambilan keputusan berkewenangan (TPKB).

10. Tinjauan Pustaka.
Beberapa studi terkait dengan upaya pemberantasan illegal fishing

telah banyak dilakukan, baik di lingkup nasional, regional, maupun interna­
sional. Kesemuanya merekomendasikan perlunya menerapkan sistem
monitoring, control and surveillance secara konnsiten. Namun demikian,
praktek illegal fishing yang terjadi di WPP-NRI, mengandung hal-hal yang
spesifik yang tidak terjadi pada kasus-kasus illegal fishing di negara lain.

Hal-hal spesifik dimaksud antara lain meliputi: karakteristik wilayah
perairan yurisdiksi nasional (WPP-NRI); politik pembangunan nasional; ke­
bijakan pengelolaan perikanan nasional; letak geografis, kondisi dan kons­
telasi geografis; kondisi struktur armada perikanan nasional; keaneka-ra-
gaman hayati SKA perikanan tropis; sejarah penyelenggaraan pemberan­
tasan illegal fishing yang berlangsung selama ini. Rekomendasi dari bebe­
rapa studi yang telah dilakukan untuk merumuskan upaya pemberantasan
illegal fishing, mencakup hal-hal yang terkait dengan:

a. Penetapan kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak pada
pemberantasan illegal fishing
b. Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance)
di bidang pengelolaan SKA perikanan.
c. Penyelenggaraan pembangunan, termasuk perlunya memperku­
at upaya pengawasan (surveillance) di laut10.
Meskipun hasil-hasil studi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan
mengenai SISMENNAS, namun pada hakekatnya merekomendasikan
mengenai perlunya keterpaduan dalam menyelenggarakan pemberantasan
illegal fishing, tidak saja di lingkup nasional, namun juga di lingkup regional
maupun internasional.

10 Consultant on IUU Fishing Fisheries Department, FAO. A global review of illegal,
unreported and unregulated (IUU) fishing. Collated and Edited by Kevin Bray