Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14
42
BAB IV
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
15. Umum
Keadaan sosial politik di Indonesia semenjak reformasi, menurut Ignas
Kleden ditandai oleh dua gejala yang sangat menyolok dalam tingkah laku politik
yaitu kebebasan disatu pihak dan kekerasan dipihak lainnya. Kekerasan ini
memperlihatkan diri dalam berbagai ekspresi yang berbeda-beda tapi pada
dasarnya menyembunyikan suatu struktur yang kurang lebih sama41. Kebebasan
dan wama kekerasan dalam kehidupan sosial politik didalam masyarakat, selain
dipengaruhi oleh eforia politik pasca runtuhnya era orde baru, menguatnya
peran dan wewenang partai politik dalam segenap aspek bernegara, juga akibat
masih lemahnya hukum dan penegakan hukum di Indonesia.
Perilaku kekerasan dalam penyampaian pesan-pesan politik bahkan
akhir akhir ini begitu sering terjadi pada momen-momen politik tertentu,
dilakukan tidak hanya oleh kelompok kecil masyarakat yang melakukan demo
untuk mendukung elit penguasa atau kelompok tertentu tetapi juga oleh individu
dan kelompok elit bahkan penguasa yang terngah berkuasa
sekalipun.42Perilaku, peristiwa dan tindakan kekerasan yang terjadi dalam
komunikasi politik menurut beberapa pengamat dan para ahli ilmu-ilmu sosial,
ilmu komunikasi dan politik adalah merupakan kombinasi dari beberapa
kekerasan yang tidak hanya merupakan kekerasan biasa, melainkan bisa jadi
kekerasan yang secara simbolik dilindungi oleh kekuasaan 43
Penggunaan kekerasan dalam politik bisa terjadi baik di wilayah atau
panggung depan (front stage) maupun wilayah atau panggung belakang (back
stage) panggung politik. Akan tetapi politisi cenderung mengemas perilaku itu
dibelakang panggung. Fenomena ini sering dan banyak terjadi pula ketika Orde
Baru, saat kita menyaksikan ‘koor setuju’ para politisi meski untuk sebuah
keputusan politik yang jauh dari kepentingan rakyat sekalipun. 44 Lama
kelamaan sesuatu itu menjadi terbiasa, akhirnya hak rakyat atau konstituen yang
41 Lely Arrianie, Dr. MSi, Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik, Widya
Padjadjaran, Bandung, 2010, hal. 1
42 Ibid. .Hal. 2
43 Ibid. Hal. 3
44 Ibid. Hal 9
