Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

97

Program-program pembangunan yang disusun, direncanakan
anggarannya dan dilaksanakan oleh pengambil kebijakan dengan motif KKN
untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, akan menjadi potensi keresahan
masyarakat, kerawanan politik dan konflik sosial. Pada era keterbukaan
demokrasi sebagaimana dianut Indonesia dewasa ini, ditengah budaya politik
masyarakat yang belum matang, didukung kelemahan elit politik dan
penyelenggara Negara dalam melaksanakan komunikasi politik, suatu
penyimpangan dalam skala besar dapat mengakibatkan disharmoni politik untuk
jangka yang cukup lama, kerusuhan massa yang dimanfaatkan kepentingan
politik, serta selanjutnya adalah kerugian pada efektifitas pembangunan serta
kemunduran bagi budaya politik yang berlangsung.

Akibat kegagalan implementasi kewaspadaan nasional atas korupsi, yang
berimplikasi cukup luas terhadap budaya politik nasional, secara langsung atau
tidak langsung dapat mendorong timbulnya konflik kepentingan diantara elit
politik, sektor swasta, yang selanjutnya mendorong timbulnya konflik sosial baik
vertikal, horisontal maupun diagonal. Dampak konflik sosial yang ditimbulkan
akibat persaingan kepentingan politik, kesenjangan sosial dan ketidakadilan
akan menjadi hambatan dan acaman bagi integrasi nasional dan pembangunan
nasional yang menjadi prioritas kewaspadaan nasional.

Dalam rangka meningkatkan stabilitas sosial politik, tata kelola
Pemerintahan mutlak perlu ditingkatkan, termasuk Reformasi birokrasi di tingkat
pusat dan hingga ke Pemerintah Daerah. Kualitas reformasi birokrasi juga harus
semakin untuk dapat membentuk pemimpin di lingkungan birokrasi pemerintah
yang berorientasi efektifitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Sejalan hal
tersebut, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi ditingkatkan, agar terwujud
pelayanan publik yang berkualitas. Dismaping itu efektifitas pemberantasan
korupsi terus ditingkatkan melalui koordinasi dan kerjasama yang kuat antara
lembaga penegak hukum. Aparatur pemerintahan dan para elit politik juga harus
mulai melakukan perubahan tingkah laku (behavioral changes). Terutam a dalam
kaitannya dengan gaya hidup masing-masing pejabat tinggi. Mulai dari presiden
sampai ke anggota kabinetnya, pimpinan partai politik dan tokoh panutan