Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

54

besar, karena banyak terjadinya konflik komunal sehingga merusak tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kasus kekerasan
dan konflik komunal yang terjadi akhir-akhir ini merupakan contoh aktual
bahwa perwujudan security (keamanan) dan prosperity (kesejahteraan)
terhadap segenap bangsa Indonesia berada pada kondisi yang
mengkhawatirkan.

Pada dasarnya, pemahaman konsepsi Kewaspadaan Nasional
menjadi penting terutama bagi aparatur negara, agar potensi konflik
komunal dalam kehidupan masyarakat dapat dicegah. Namun, di samping
melakukan pencegahan, pemerintah idealnya juga perlu menerapkan
manajemen konflik yang efektif, terutama dengan menjalankan reaksi
cepat, tanggap darurat dan sikap siap siaga, dalam rangka menjaga rasa
toleransi, solidaritas dan integrasi nasional. Komitmen pemerintah sebagai
penyelenggara negara dan sikap masyarakat untuk selalu waspada dan
toleran diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan politik
bangsa secara menyeluruh, guna menciptakan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang demokratis. Hal ini menjadi penting guna meminimalisir
munculnya potensi konflik komunal, akibat berkembangnya polarisasi
kekuatan politik sipil yang cenderung bergerak ke arah menguatnya ikatan-
ikatan politik yang lebih mengedepankan simbol-simbol kelompok,
keagamaan dan kedaerahan yang eksklusif.

Dengan adanya pendidikan politik yang memadai, maka proses
perumusan suatu kebijakan politik oleh lembaga negara dan partai politik
diharapkan dapat mengintensifkan keterlibatan berbagai kelompok
masyarakat, yang dimulai dari proses perumusan (policy formulation),
proses pelaksanaan (policy implementation) hingga proses evaluasi (policy
evaluation). Berbagai kebijakan politik yang dirancang termasuk dalam
upaya mencegah terjadinya konflik komunal hendaknya dapat
berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, serta
disusun dengan mengindahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik (good governance) dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan
nasional. Selain itu, seluruh proses pendidikan politik yang dilakukan
idealnya dapat berjalan secara berkesinambungan, dengan