Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

95

konflik di Indonesia terkesan lebih berorientasi pada proses
penyelesaian, bukan terletak pada proses pencegahan. Di samping
itu, akibat pendekatan yang digunakan cenderung didominasi oleh
upaya represif, maka pemangku kepentingan yang terlibat akhirnya
hanya berasal dari aparatur negara terutama kalangan penegak
hukum. Namun sejalan dengan landasan tiori dari Max Webber dan
Galtung berpandangan bahwa Konflik dapat memajukan serta
meningkatkan perdamaian dan menghilangkan kekerasan jika pihak-
pihak yang berkonflik mampu bernegisiasi dengan baik untuk
mewujudkan resolusi yang dapat dicapai, disamping itu Negara harus
terlibat untuk Meredamnya.

b. Proses transisi yang terjadi dari rezim otoritarian-militeristik
menjadi era demokratisasi merupakan momentum yang sangat
strategis untuk dapat merevitalisasi dan meningkatkan Kewaspadaan
Nasional terhadap konflik komunal. Walaupun di satu sisi nyatanya
frekuensi konflik komunal semakin tinggi, namun di sisi lain dapat
dilakukan serangkaian kebijakan, strategi dan upaya untuk
meningkatkan Kewaspadaan Nasional terhadap konflik komunal.
Dalam menghadapi dilema sebagaimana disampaikan di atas, maka
faktor pengaruh perkembangan lingkungan strategis tentu tidak dapat
dikesampingkan dalam proses perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan. Berdasarkan perkembangan di tingkat
global, sejumlah isu seperti proses demokratisasi, penghargaan
terhadap hak asasi manusia, masalah human security dan peran
organisasi internasional dapat mempengaruhi peran suatu negara
dalam meningkatkan kewaspadaannya terhadap eskalasi konflik
komunal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun dituntut untuk
dapat meningkatkan Kewaspadaan Nasionalnya terhadap konflik
komunal melalui cara-cara yang demokratis, mematuhi prinsip
universal terkait hak asasi manusia dan mengadopsi prinsip-prinsip
yang direkomendasikan oleh organisasi internasional, serta menjamin
adanya human security dalam pencegahan dan penanganan konflik