Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

92

daripada pragmatisme politik dan orientasi kekuasaan.
Selama ini masih banyak para elite politik yang belum mampu
bersikap santun dan dewasa menerima kekalahan khususnya
dalam pemilukada, sehingga mereka justru memprovokasi
massa pendukungnya untuk melakukan demonstrasi yang
berpotensi untuk berakhir anarkis. Demikian pula halnya para
elite politik yang menjadi anggota legislatif, mereka
cenderung lebih menuruti instruksi dan garis kebijakan partai,
padahal perlu ada akomodasi terhadap aspirasi dan
kebutuhan yang berkembang di masyarakat dalam
merumuskan regulasi ataupun percepatan penanganan
konflik komunal yang frekuensinya semakin meningkat. Oleh
karena itu, selain memperbaiki integritas moral dan etika
politik dari para elite politik, diperlukan pula evaluasi terhadap
mekanisme suksesi kepemimpinan di internal partai termasuk
dalam proses seleksi terhadap calon anggota legislatif dan
calon kepala daerah, sehingga dapat dihasilkan para elite
politik yang memiliki integritas dan track-record yang dapat
dipertanggung jawabkan.

4) Pemerintah pusat dan daerah mengoptimalkan
peran dan keberadaan forum kerukunan antar umat
beragama dan forum komunikasi antar suku bangsa, agar
penyelesaian masalah konflik komunal dapat dilakukan
secara musyawarah dan kekeluargaan, jika memang tidak
ada delik pidana yang dilakukan. Efektivitas kekuatan elemen
civil society dapat dicermati Sebelum sampai kepada proses
penegakan hukum secara yuridis-formal, maka peran dari
forum-forum di atas amatlah penting agar pendekatan
dialogis lebih dikedepankan dengan mediasi dari unsur
pemerintah. Keberadaan para tokoh agama, tokoh adat dan
tokoh masyarakat di dalam forum tersebut menjadi unsur
determinan yang dapat mendukung penataan manajemen