Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
(Iii) Matters berkaitan dengan Islam Wakfs . Pasal 106 The syariat Pengadilan berlaku di
perusahaan proses yang ketentuan syariatHukum.Pasal 107 Penyelenggaraan urusan trust
Islam ( Wakfs ) danadministrasi
urusan keuangan mereka dan hal-hal terkait lainnya harus diatur dengan undang-undang
khusus. Pasal 108 Para Pengadilan Masyarakat Agama adalah mereka untuk nonMoslem
agama
masyarakat yang telah telah atau akan diakui oleh Pemerintah sebagai yang didirikan di
Kerajaan Yordania. Pasal 109
(I)
Pengadilan Agama Masyarakat harus dibentuk sesuaidenganketentuan hukum yang
berkaitan dengannya. Undang-undang tersebut harus menetapkan yurisdiksi
Pengadilan tersebut dalam hal status personal dan trust ( Wakfs ) merupakan untuk
kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Hal-hal status pribadi dari setiap
komunitas tersebut wajibmenjadihal-hal yang sama seperti yang, dalam kasus
Islam, dalam yurisdiksi syariat Pengadilan.
(Ii)
Undang-undang tersebut menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh Pengadilan
dari Komunitas Agama.
Pasal 110 Pengadilan Khusus harus melaksanakan yurisdiksi sesuai dengan ketentuan
hukum yang merupakan mereka.
BAB VII KEUANGAN
PENTINGPasal 111
Tidak ada pajak atau bea akan dikenakan kecuali oleh hukum. Pajak dan bea tidak
mencakup berbagai jenis biaya yang biaya Treasury sehubungan dengan jasa yang
diberikan kepada anggotapublikoleh Departemen Pemerintah atau dalam pertimbangan
manfaat yang diperoleh mereka dari Domain Negara. Dalam pengadaan pajak,
Pemerintah wajibmenjadidipandu olehprinsipdaripajak progresif, ditambah dengan
asuransi kesetaraan sosial dan keadilan, asalkan pajak tidak akan melebihi kapasitas
pembayar pajak atau persyaratan Negara untuk dana. ‘^
Pasal 112
(I)
RUU meliputi Anggaran Jenderal disampaikan kepadaNasionalMajelis untuk
dipertimbangkan sesuaidenganketentuan Konstitusi ini pada setidaknya satu bulan
sebelum awal keuangantahun.
(Ii)
Voting sehubungan dengan anggaran harus mengambil tempat pada setiap bab
secara terpisah.
(Iii)Tidak ada jumlah yang termasuk dalam bagian pengeluaran Jenderal Anggaran
dapatmenjadiditransfer dari satu bab yang lain kecualiolehhukum.
(Iv)
ItuMajelis Nasional, ketika berdebat Jenderal Anggaran RUU atau hukum
sementara yang berkaitan dengan hal tersebut, dapat mengurangi pengeluaran di
bawah berbagaibabmenurut apa yang dianggap dalam kepentingan umum, tetapi
tidak akan meningkatkan pengeluaran tersebut baik oleh perubahan atau dengan
mengirimkan terpisah usulan.Namun,Majelis Nasional dapat, setelah perdebatan,
mengusulkan undang-undang untuk menciptakan pengeluaran baru.
(V)
Selama perdebatan Jenderal Anggaran, $da usulan harus diterima untuk pencabutan
dari pajak yang ada atau penciptaan baru pajak atau perubahan yang ada pajak yang
