Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

98

yang illegal. Kemudian masih adanya regulasi yang mengatur suatu
tindakan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan yang
merugikan keuangan negara (tindak pidana korupsi) namun karena
dalam undang-undang dinyatakan sebagai illegal logging (bukan
korupsi) maka dilakukan penanganan diluar ketentuan sebagaiamna
perbuatan korupsi. Demikian juga adanya ketentuan yang mengatur
kewenangan penyidik KPK berbeda dengan kewenangan Polri /
Kejaksaan.
e. Faktor lainnya yang menyebabkan kurang optimalnya
pemberantasan korupsi adalah rendahnya kesadaran hukum
masyarakat yang ditandai dengan sikap dan perilaku sebagian
anggota masyarakat yang “memandang korupsi sebagai hal yang
wajar di pemerintahan dan pejabat pemerintah wajar memiliki
kemewahan”. Dengan adanya pandangan tersebut, masyarakat tidak
memberikan reaksi (penolakan) terhadap perbuatan korupsi. Disisi
lain kurangnya kesadaran masyarakat terlihat dari keengganan
menjadi saksi atau pelapor atas perbuatan korupsi yang dilakukan
aparat pemerintah.
f. Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya
pemberantasan korupsi adalah terbatasnya anggaran
pemberantasan korupsi untuk mendukung kegiatan penegakan
huku, serta belum adanya kesamaan jumlah (besaran) anggaran
yang digunakan oleh masing-masing lembaga penegak hukum.
Disamping itu dalam rangka meningkatkan pemberantasan korupsi,
masih mengalami kendala terbatasnya alat penyadapan dan sarana
mobilitas aparat penegak hukum.
g. Untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi melalui upaya
peningkatan jumlah dan profil / kemampuan aparat penegak hukum,
dilaksanakan melalui:

1) Peningkatan jumlah aparat penegak hukum di lingkungan
Polri, Kejaksaan RI dan KPK.