Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

99

Penambahan jumlah aparat Polri dan Kejaksaan dilakukan
di semua tingkatan struktur Polri dan Kejaksaan. Di lingkungan
Polri harus meliputi penambahan penyidik di Mabes Polri, Polda
dan Polres. Di lingkungan Kejaksaan meliputi peningkatan
jumlah aparat di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri. Upaya tersebut harus terus berjalan
sepanjang waktu dengan mempertimbangkan penyusutan
tenaga penyidik (karena pensiun atau pindah tugas ke bidang
lainnya). Sedangkan penambahan jumlah penegak hukum di
lingkungan KPK, harus disertaH dengan pembentukan
perwakilan KPK di tingkat provinsi.
2) Kemudian peningkatan profil aparat penegak hukum
(kemampuan dan ketrampilan) dilakukan melalui pendidikan
dan pelatihan penyidik sehingga memiliki kemampuan bidang
hukum (penerapan hukum), memahami perkembangan modus
operandi korupsi dan memahami ketentuan pengelolaan
keuangan negara. Demikian pula pembinaan integritas penyidik
dan kerjasama (sinergitas) antar aparat penegak hukum terus
dilaksanakan.
h. Upaya pemberantasan korupsi lainnya dilakukan melalui
penetapan perundang-undangan yang tegas sebagai landasan
yuridis penegakan hukum terhadap korupsi. Sejalan dengan amanat
UUD NRI 1945, NKRI adalah negara hukum, maka semua
perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang kurang
mendukung pemberantasan korupsi harus direvisi kembali.
Pemerintah perlu menginventarisir ketentuan hukum yang perlu
dilakukan harmonisasi hukum, selanjutnya dibahas dan ditetapkan
(Presiden bersama DPR). Dengan tersusunnya ketentuan hukum
yang baru, segera diimplementasikan sebagai landasan hukum
pemberantasan korupsi. Disamping itu perlu dibangun kerjasama
antar negara dalam penanganan koruptor yang melarikan diri keluar