Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

55

nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai ini merupakan akumulasi dari
keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Ini berarti pemimpin
tersebut sudah mantap karaktemya sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila yang selaras dengan budaya bangsa, sehingga dikenal
dengan sebutan pemimpin yang berkarakter Pancasilais.

Dengan terwujudnya jati diri dan karakter pemimpin yang
mantap maka pola hidup dan perilaku para pemimpin bangsa juga
tercermin dalam setiap dalam menjalankan tugas di lembaga atau
institusinya sesuai tempat tugas lingkungan masing-masing.
Tampilan didalam kelembagaan akan tercermin dalam tekad untuk
selalu menjadikan pemerintahan yang good governance. Gambaran
kinerja pemerintahan yang good governance harus bisa secara
nyata dirasakan oleh masyarakat. Kriteria good governance yang
dinyatakan dari UNDP (United Nation Development Programe) dan
World Bank bahwa aparai pemerintah atau pemimpin sebagai
penyelenggara Negara harus bisa melaksanakan : akuntabilitas
politik dengan menguji tingkat penerimaan masyarakat terhadap
kepemimpinan seorang eksekutif dengan menetapkan sistim
pemilihan dan batas waktu menduduki jabatan; kepastian bebas
untuk berkumpul dan partisipasi seperti di bidang keagamaan,
asosiasi profesi, relawan dan media; jaminan hukum seperti
kesamaan perlakuan hukum, perlindungan dari campur tangan luar,
eksploitasi terhadap lingkungan; akuntabilitas birokrasi, yaitu
menciptakan sistim untuk memonitor dan mengontrol kinerja dalam
kaitannya dengan kualitas, inefisiensi, dan pengrusakan
sumberdaya, dan transparansi dalam manajemen keuangan,
pengadaan, akunting, dan pengumpulan sumber dana; ketersediaan
data, validitas dan analisis informasi; dan manajemen sektor publik
yang efektif dan efisien51.

51 Yeremias T. Keban Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama
dan Fokus Penilaian Kinerja pemerintahan, diunduh pada tanggal 5 juli 2013, pkl 08.00