Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

68

  perlu dilakukan. Banyak regulasi yang harus disempurnakan, banyak
  konflik kepentingan yang berbenturan,harus diantisipasi, dan banyak pula
  energi yang harus dikeluarkan untuk semua ini, sehingga dibutuhkan
  konsistensi kebijakan, komitmen yang kuat, dan kepemimpinan nasional
  yang memihak bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan
  sebagai beranda depan Negara.

         2. Perubahan prioritas program nasional yang dibiayai APBN
  melalui Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan program
 daerah yang dibiayai APBD melalui pemerintah daerah, perlu disesuaikan
 dengan arah kebijakan dalam rangka mendukung percepatan
 pembangunan kawasan perbatasan Disamping kemauan penanggung
 jawab program masing-masing Satker K/L, dibutuhkan iklim kondusif yang
 mendorongnya melalui berbagai kekhususan (yang memudahkan) dalam
 berbagai pengaturan standard, prosedur, dan kriteria pembiayaan dan
 penganggaran program/kegiatan terkait dengan perbatasan. Pola insentif
 bagai aktivitas tertentu, secara system, sangat dibutuhkan untuk
 mendorongnya. Dalam contoh kecil, bagaimana petugas (keamanan, guru,
 medis dll) bersedia dengan iklas dan sungguh-sungguh tertarik
 mengabdikan dirinya di perbatasan apabla tanpa insentif yang memadai ?
 Demikian juga insentif lain untuk merangsang investasi di kawasan
perbatasan guna menumbuhkan pengembangan potensi ekonomi di
kawasan tersebut.

        3. BNPP sebagai lembaga baru pengelola perbatasan yang salah
satu fungsi utamanya melakukan koordinasi penanganan perbatasan,
dituntut untuk bekerja dengan professional, memiliki kompetensi yang jelas,
dan kapasitas me-manage banyak kepentingan di perbatasan.
Kemampuan mengkoordinasikan K/L yang banyak jumlahnya, di tambah
dengan memfasilitasi hubungan dengan sector swasta dan pemerintah
daerah secara serasi, tidaklah mudah, namun harus bisa dilakukan. Untuk
ini, simultan dengan tahap-tahap pengembangan kelembagaan BNPP,
upaya pengembangan SDM di lingkungan pengelola perbatasan pusat dan
daerah, diperlukan untuk dapat dilakukan pada lima tahun pertama.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18