Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

83

terluar tidak dapat dilakukan secara berdiri sendiri. Disamping diperlukan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan instansi terkait, agar diperlukan
pengelolaan keamanan perbatasan yang mampu mengatasi berbagai
perm asalahan yang timbul dilapangan. Paradigma baru pengelolaan
keamanan wilayah perbatasan yang dilakukan pemerintah saat ini harus
mem punyai jangkauan kedepan yang baik. Indikasi ini harus terlihat dari
orientasi kebijakan yang menggunakan pendekatan tidak semata -m ata
hanya berorientasi pada keamanan, namun juga tercermin dari pandangan
pemerintah melalui berbagai kebijakan tentang wilayah perbtasan, sebagai
sebuah daerah yang harus disejahterakan, bahkan dinayatakan sebagai
“gerbang negara”. Pendekatan gerbang negara harus menjadi tekad
pemerintah untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai “beranda depan”
yang aman, tertib, makmur dan sejahtera.

Peningkatan kesejahteraan dan keamanan di daerah perbatasan
hendaknya dilakukan dengan prinsip peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang disadari oleh iman dan taqwa yang tinggi, sehingga
m asyarakat di wilayah perbatasan mampu mengelola kekayaan alam di
daerahnya dengan tetap memperhatikan dan melestarikan lingkungan
hidupnya serat nilai- nilai budaya masyarakat setempat,. Agar situasi
keamanan dan kesejahteraan tercapai, maka sangat dibutuhkan adanya
langkah- langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan mulai dari
kebijakan, strategi, dan upaya dengan metode yang telah ditetapkan.
Dalam konteks ini diperlukan konsepsi optimalisasi pengelolaan dan
pengamanan perbatasan dalam rangka keutuhan kedaulatan negara
Republik Demokrtaik de Timor Leste.

25. Kebijakan.
Menindaklanjuti uraian tersebut di atas, diperlukan adanya kebijakan

yang m em uat arah dan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam
menentukan strategi dan serangkaian upaya- upaya yang akan ditempuh
untuk dapat lebih fokus dan tepat sasaran, sehingga dapat merealisasikan