Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

a. Kerjasama Teknik Antar Negara

Pada awalnya, sekitar periode 1970-an, Indonesia banyak menerima
bantuan teknik dari negara-negara maju. Hal ini merupakan hal yang wajar
bagi negara yang masih muda usianya. Bantuan teknik adalah bantuan-
bantuan yang merupakan sumbangan dari luar negeri dalam rangka
kerjasama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan ekonomi,
namun tidak termasuk di dalamnya kredit-kredit dan penanaman modal
asing14. Dalam perjalanannya, istilah bantuan teknik berubah
teriminologinya menjadi kerjasama teknik dengan pertimbangan: a) pihak
Indonesia dan pihak luar negeri sama-sama memperoleh keuntungan dari
program, b) umumnya pihak Indonesia menyediakan dana pendamping
kegiatan (counterpart funding) dan/atau fasilitas bagi pelaksanaan program,
dan c) Indonesia juga berperan sebagai negara donor bagi kerjasama
teknik antar negara berkembang15.

Kerjasama teknik luar negeri sangat membantu fungsi-fungsi
Pemerintah dalam membina Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk ikut
serta dalam pembangunan. Pada umumnya kerjasama teknik luar negeri
lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber
daya manusia terutama dalam melaksanakan pembangunan guna
mengentaskan kemiskinan dan/atau meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sehingga biasanya kerjasama teknik berfokus pada lokasi-
lokasi yang menurut pertimbangan pihak negara mitra memerlukan
bantuan untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan
masyarakatnya dalam rangka peningkatan kualitas sosial ekonominya.

Berikut ini kerjasama teknik luar negeri yang sedang berjalan di
Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat
sebagai penerima manfaat utama.

14 Keputusan Presidium Kabinet Nomor 81/U/4/1967 Tahun 1967 walaupun sudah lama namun
merupakan ketentuan yang masih berlaku yang melandasi pelaksanaan kerjasama teknik.
15 Kerjasama Teknik Luar Negeri Bilateral di Departemen Dalam Negeri, Pusat Administrasi
Kerjasama Luar Negeri, 2006